Membandingkan Rupbasan di Amerika dengan Indonesia

Berita Pemasyarakatan | Oleh: Admin Ditjenpas (02/20/13) 

Bogor, INFO_PAS. John Terry petugas dari Dinas Marshal Amerika Serikat, Divisi Perampasan Aset, Unit Pelatihan Internasional (Asset Forfeiture Academy,  Marshal Servis) menyatakan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana mampu memberikan  insentif atau kontribusi yang sangat besar kepada Negara. Hal ini disampaikan Terry, saat menjadi narasumber dalam Bimtek dan Sosialisasi  SOP Pengamanan dan SOP Pengelolaan Basan Dan Baran Penguatan Rupbasan.

“Indonesia harus membangun program managemen aset yang efektif”, Kata John Terry di Hotel Cipayung Asri, Cipayung, Bogor (19/2).

Terry, yang pernah berkarir selama 30 tahun sebagai Jaksa Federal di Chicago, Amerika Serikat mengkisahkan bahwa, di Amerika, Jaksa Federal berwenang melakukan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Sejarahnya program perampasan aset ini dimulai ketika narkoba sangat marak di Amerika Serikat khususnya Chicago 30 tahun yang lalu. Kejaksaan federal diberi kewenangan untuk melakukan perampasan aset yang terkait dengan penjualan narkoba atau semua yang terkait dengan tindak pidana serta aset yang didapat dari hasil tindak pidana.

Dihadapan peserta Bimtek yang terdiri dari Kepala Rupbasan seluruh Indonesia, Terry mengungkapkan bahwa negara sangat diuntungkan sekali dengan program perampasan dan pengelolaan aset Negara seperti ini. Terry juga bercerita bahwa diawal dirinya menjadi jaksa, tahun 1985, dirinya mampu memberikan insentif lebih dari  $ 59 juta kepada negara dari hasil rampasan aset hasil tindak pidana.

Tetapi Terry menegaskan dirinya, dan Jaksa federal lainnya, tidak akan dapat memberikan insentif kepada Negara sedemikian besar jika tidak didukung oleh instansi yang merawat dan mengelola aset tersebut. Lembaga pengelola aset hasil tindak pidana di Chicago, ada pada Dinas Marshal AS. Lembaga ini mempunyai peranan penting agar aset yang disita dari hasil tindak pidana tetap mempunyai nilai tinggi.

Jaksa Agung memberi wewenang pada Dinas Marshal A.S untuk mengelola dan melepaskan harta benda dengan cara komersial yang wajar, tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Program perampasan aset seperti ini dilakukan agar biaya yang dikeluarkan untuk merawat dan mengelola aset-aset tersebut tidak menjadi lebih tinggi dibanding dengan aset yang disita, sehingga Negara masih dapat diuntungkan.

Terry, menyatakan Indonesia juga bisa mendapatkan insentif yang tinggi dari perampasan aset hasil tindak pidana jika membangun managemen aset seperti yang dilaksanakan di Amerika dengan Dinas Marshalnya. Terry mengatakan keberadaan Rupbasan sangat strategis dalam menyelamatkan aset hasil tindak pidana. Rupbasan akan memberikan peran yang optiomal jika diberikan otoritas menangani hal ini dan pastinya harus berkordinasi dengan pihak kejaksaan dan pengadilan.

Hal ini berbeda sekali dengan yang terjadi di Indonesia, kata Nur Ahmad, Direktur Bina Pengelolaan Basan dan Baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Rupbasan (Rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara)  tidak mendapatkan peran yang optimal di dalam Sistem Peradilan Pidana. Meski keberadaan Rupbasan sudah merupakan perwujudan dari amanah Undang-undang (KUHAP), tetapi perannya masih sangat terbatas. Saat ini Rupbasan masih benar-benar berfungsi sebagai lembaga penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan.

Dalam pengelolaan benda sitaan yang dititipkan, Rupbasan menghadapi berbagai macam kendala, tidak adanya batas waktu penitipan di Rupbasan juga menjadi persoalan yang utama. Benda sitaan menjadi menumpuk di Rupbasan. Sementara itu persoalan yang berikut adalah keterbatasan tempat  dan rendahnya biaya pemeliharaan sehingga  pemeliharaan terhadap basan dan baran tidak terlaksana secara optimal. “Jangan heran jika akhirnya terjadi penyusutan, kerusakan, penguapan, pelapukan, pembusukan terhadap basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan. Bahkan untuk benda sitaan yang berwujud makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan akan menyebabkan kematian’ kata Nur Ahmad

Kondisi kerusakan pada benda sitaan pastinya akan berdampak pada turunnya nilai ekonomis barang. Pastinya akan mengurangi nilai aset yang di sita. Hal ini disebabkan karena proses peradilan yang relatif sangat lama dan tidak segeranya pelaksanaan eksekusi terhadap benda sitaan setelah putus perkaranya.

Menanggapi yang disampaikan oleh John Terry, Lolong.M.Awi, dari Centre Detention Studies (CDS), mengutarakan bahwa agar Rupbasan mempunyai peran otoritas seperti Dinas Marshal AS, Rupbasan memerlukan Komitmen penuh dari aparat penegak hukum yang serta didukung dengan regulasi yang menguatkan perannya. Selain itu, Rupbasan juga perlu menyusun road map dan blue print, untuk menjadi acuan rencana dan strategi untuk mencapai kondisi ideal peran Rupbasan seperti yang diharapkan.

Bimtek dan Sosialisasi  SOP Pengamanan dan SOP Pengelolaan Basan Dan Baran Penguatan Rupbasan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 18 s/d 20 Februari 2013, diikuti Kepala Rupbasan seluruh Indonesia. Kepada peserta, Terry berjanji akan memberi kesempatan kepada perwakilan Kepala Rupbasan Indonesia untuk Studi Banding ke Chicago, untuk belajar mengenai pengelolaan aset hasil tindak pidana di Dinas Marshal AS.

Admin Ditjenpas